Komitmen tersebut tercermin dalam kehadiran Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, H Agus Prasetya Budiono SE MIKom, pada Rapat Koordinasi Kepesertaan Program JKN yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin di Algoritma Resto Pelaihari, Kamis (30/7/2026).
Rapat yang merupakan pertemuan kedua setelah digelar pada Mei lalu itu juga dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Apt Rinaldi Wibisono Farm., serta jajaran Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnakerind, dan Bapperida.
Kehadiran Ketua Komisi II H Agus Prasetya menjadi sinyal bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi penganggaran.
Lebih dari itu juga mengawal keberlangsungan program pelayanan dasar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah sehingga kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada rakyat.
H Agus yang juga ketua Partai Golkar Tala ini selama ini juga dikenal sebagai tokoh masyarakat Tala yang sangat komsen terhadap perlindungan masyarakat di bidang kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi SE MT, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung Program JKN.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki batas yang harus menjadi pertimbangan bersama.
"Alhamdulillah kita bisa bertemu dan sama-sama memberi masukan. Kami sangat mendukung kegiatan kesehatan untuk masyarakat, tetapi kemampuan keuangan daerah kita juga perlu dipahami bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan, proyeksi APBD Tanah Laut Tahun 2027 diperkirakan sekitar Rp1,92 triliun, sedangkan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2,7 triliun.
Pada Perubahan APBD 2026 pun, ruang fiskal yang tersedia hanya sekitar Rp49 miliar setelah berbagai kewajiban daerah dipenuhi, dengan alokasi sekitar Rp12 miliar yang dapat diarahkan untuk mendukung Program JKN.
"Kami tidak berani meninggikan proyeksi jika kemampuannya terbatas, karena khawatir berujung gagal bayar di akhir tahun," tegasnya.
Sekda berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan BPJS Kesehatan, dapat membangun kesepahaman dalam merumuskan solusi yang realistis.
Jadi, pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa membebani kondisi keuangan daerah.
Di sisi lain, masyarakat menyambut positif langkah koordinasi tersebut. Fahri, warga Pelaihari, berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat terus bersinergi agar masyarakat tidak mengalami kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
"JKN sangat membantu masyarakat, terutama yang ekonominya pas-pasan. Kami berharap pemerintah dan DPRD bisa mencari solusi terbaik agar program ini tetap berjalan dan masyarakat tidak menjadi korban," ujarnya.
Senada, Savitri, warga Kecamatan Bati-Bati, menilai jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlangsungannya.
"Kami memahami kondisi anggaran daerah, tetapi semoga ada jalan keluar sehingga pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Kehadiran DPRD dalam pembahasan seperti ini membuat kami berharap aspirasi masyarakat ikut diperjuangkan," katanya.
Melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait, diharapkan keberlanjutan Program JKN di Kabupaten Tanah Laut dapat terus terjaga dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
(derapwaktu.com/dw1)
Komentar (0)