DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Meningkatnya dinamika informasi di ruang publik menuntut masyarakat untuk memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. 

Hal tersebut disampaikan tokoh perempuan Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, Marliana.

Wakil Bendahara II Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) ini menyebut keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan.

Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses implementasinya. 

Karena  itu, masyarakat perlu membangun cara pandang yang rasional, objektif, dan berbasis data ketika menilai setiap kebijakan publik.

Ia menjelaskan, program-program strategis pemerintah lahir melalui proses perencanaan yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, sebut Marliana, pelaksanaan di lapangan tentu tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pasalnya, setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda.

"Setiap kebijakan publik merupakan proses yang dinamis. Adanya kendala dalam implementasi merupakan sesuatu yang wajar dan menjadi ruang evaluasi bersama agar pelaksanaannya semakin efektif, bukan langsung disimpulkan sebagai kegagalan program," ujar Marliana, Jumat (17/7/2026).

Ia menilai masyarakat memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan. Dukungan yang dibutuhkan bukanlah dukungan yang bersifat pasif, melainkan partisipasi yang kritis, solutif, dan bertanggung jawab. 

"Kritik yang disampaikan melalui jalur yang tepat akan menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan kebijakan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," tandas Koordinator Penyuluh Agama Kecamatan Pelaihari ini.

Di sisi lain, Marliana mengingatkan pentingnya membangun budaya literasi informasi di tengah derasnya arus media digital. Menurutnya, masyarakat harus membiasakan diri melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarluaskannya. 

Langkah tersebut penting untuk mencegah berkembangnya hoaks maupun disinformasi yang berpotensi memicu keresahan sosial dan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat.

"Jangan sampai opini dibangun di atas informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat perlu mengedepankan nalar kritis serta menjadikan sumber resmi sebagai rujukan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Marliana menekankan bahwa komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. 

Ruang dialog harus terus dibuka agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme yang telah diatur, bukan melalui penyebaran informasi yang bersifat provokatif.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Tanah Laut untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan sebagai modal sosial dalam mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah maupun pembangunan di daerah. 

Menurutnya, stabilitas sosial merupakan fondasi penting agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

(derapwaktu.com/dw1)