DERAPWAKTU.COM, BANJARMASIN – Bagi warga desa, jembatan bukan sekadar bentang beton atau besi yang menghubungkan dua sisi sungai. Di baliknya ada akses anak menuju sekolah, petani membawa hasil panen, hingga warga menuju pusat pelayanan publik.

Kebutuhan itulah yang kini mendapat perhatian melalui Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa (Judesa). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) ikut memperkuat sinergi pembangunan tersebut bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesepakatan bersama program Judesa ditandai dengan penandatanganan Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa di Banjarmasin, Senin (31/8/2026). Pemkab Tanah Laut hadir melalui Wakil Bupati HM Zazuli (H Uli) bersama jajaran.

Program Judesa merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jembatan desa, terutama jembatan yang menjadi akses masyarakat menuju satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan lainnya.

Skalanya cukup besar. Berdasarkan pendataan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 6.382 usulan jembatan di 559 kabupaten/kota secara nasional. 

Di Kalimantan Selatan sendiri tercatat 331 usulan jembatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Bagi Tanah Laut, keterlibatan dalam program tersebut bukan hanya soal pembangunan fisik. 

Infrastruktur penghubung dipandang sebagai bagian penting dari upaya membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat pergerakan ekonomi daerah.

Konektivitas Kalsel Jadi Perhatian

Pembahasan dalam pertemuan tersebut juga tidak berhenti pada jembatan desa.

Sejumlah agenda konektivitas regional turut dibahas, di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, koridor lintas tengah Pulau Laut, serta perbaikan koridor Banjarbaru–Mantewe.

Pemerintah juga mendorong skema pembiayaan inovatif dengan memanfaatkan peran PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Sinergi lintas pemerintahan, TNI dan Polri diharapkan membuat pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu jaringan konektivitas.

Dampaknya diharapkan terasa langsung oleh masyarakat: perjalanan lebih mudah, biaya distribusi semakin efisien, akses pendidikan dan pelayanan publik terbuka, serta aktivitas ekonomi desa semakin bergerak.


Warga Tunggu Dampak Nyata

Warga Tanah Laut menyambut positif perhatian terhadap pembangunan konektivitas tersebut. 

Namun, harapan masyarakat bukan sekadar bertambahnya jumlah proyek, melainkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Rizal, warga Pelaihari, berharap pembangunan jembatan desa nantinya lebih memprioritaskan akses yang selama ini menjadi titik rawan dan menyulitkan mobilitas masyarakat.

“Yang penting jangan hanya dibangun, tetapi benar-benar melihat kebutuhan warga. Kalau akses lancar, anak sekolah mudah, hasil pertanian juga lebih cepat dibawa ke pasar,” ujarnya.

Senada, Maya, warga Tanah Laut, berharap pembangunan konektivitas dilakukan secara berkelanjutan, termasuk memastikan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur setelah selesai dibangun.

“Kami berharap jembatan yang dibangun kuat dan tahan lama. Jangan sampai baru beberapa tahun sudah rusak dan masyarakat kembali kesulitan melintas,” katanya.

Keikutsertaan Pemkab Tanah Laut dalam sinergi Judesa menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi daerah dalam pembangunan konektivitas Kalimantan Selatan.

Sebab, bagi masyarakat, konektivitas bukan sekadar urusan menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Jembatan adalah jalan menuju sekolah, pasar, pelayanan publik dan peluang ekonomi.

(derapwaktu.com/roy)