DERAPWAKTU.COM MARTAPURA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki fase krusial. 

Pemerintah daerah menegaskan, besarnya anggaran bukan sekadar soal angka, tetapi harus berujung pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027, Selasa (8/9/2026).

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mewakili pemerintah daerah menyatakan, belanja daerah dalam RAPBD 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar hingga penguatan ekonomi.

“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan APBD bukan hanya sebagai dokumen perencanaan keuangan daerah, tetapi instrumen untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapat penanganan.

Masukan Fraksi PPP, misalnya, mendapat apresiasi pemerintah daerah karena dinilai sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan belanja daerah sebagai instrumen untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara merespons Fraksi PKB, Pemkab Banjar menyatakan penguatan kemandirian fiskal menjadi salah satu pekerjaan penting. 

Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, memperbaiki sistem pemungutan serta mempercepat digitalisasi pemungutan pajak daerah.

Adapun terhadap pandangan Fraksi Golkar, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang berpihak kepada masyarakat.

Persoalan kebencanaan juga menjadi bagian yang mendapat perhatian. Strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan terus diperkuat, terutama untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir.


Warga Menunggu Bukti di Lapangan

Bagi masyarakat, arah kebijakan tersebut akan dinilai bukan dari panjangnya pembahasan RAPBD, melainkan dari perubahan yang terlihat setelah anggaran digunakan.

M Sabran, warga Martapura , berharap kebijakan anggaran 2027 benar-benar memprioritaskan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Misalnya pemguatan pelayanan publik, infrastruktur, jalan, banjir, pendidikan atau ekonomi masyarakat.

Harapan serupa disampaikan Mirna, warga Kabupaten Banjar lainnya. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui program apa saja yang dibiayai APBD dan seberapa besar manfaatnya bagi publik.

Sorotan warga itu menjadi penting karena ukuran keberhasilan APBD pada akhirnya bukan hanya terserapnya anggaran, tetapi seberapa jauh belanja daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.


Raperda Perangkat Daerah Disetujui

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora tersebut, seluruh fraksi juga menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dengan persetujuan tersebut, Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah pada rapat paripurna berikutnya.

Rapat turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Banjar, unsur eksekutif, Forkopimda serta undangan lainnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada tahapan lanjutan pembahasan RAPBD 2027. Sebab, setelah angka-angka disepakati di ruang sidang, tantangan sesungguhnya adalah memastikan manfaatnya sampai ke ruang-ruang pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Banjar.

(derapwaktu.com/roy)