DERAPWAKTU.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya memperketat pengawalan pembangunan dari sisi yang kerap luput terlihat: risiko.

Bukan sekadar memastikan program berjalan dan anggaran terserap, Pemkab Banjar menargetkan setiap perangkat daerah mampu mengenali potensi masalah sejak awal agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Penguatan itu menjadi salah satu fokus dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.

Workshop dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur. 

Kegiatan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto serta Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.

Yudi mengatakan, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks. Perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana hingga persoalan sosial dapat menjadi faktor yang menghambat pencapaian target pembangunan.

Karena itu, menurutnya, perencanaan tidak boleh berhenti pada penetapan program, kegiatan dan anggaran.

“Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, serta menentukan langkah pengendalian dan mitigasi,” ujar Yudi.

Ia menegaskan manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

Kepala perangkat daerah juga ditegaskan sebagai pemilik risiko di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.


Jangan Sekadar Jadi Dokumen

Yudi mengingatkan, register risiko jangan sampai hanya menjadi dokumen administratif yang dibuat untuk memenuhi kewajiban.

Dokumen tersebut harus digunakan sebagai alat bantu pimpinan untuk menentukan keputusan sekaligus memastikan langkah pengendalian benar-benar berjalan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukan semata-mata terlihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau tingginya serapan anggaran.

Lebih penting dari itu adalah apakah target pembangunan tercapai dan masyarakat merasakan manfaatnya.

“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.

Pemkab Banjar berharap workshop tersebut tidak berhenti sebagai forum pembelajaran. 

Setelah kegiatan, setiap OPD diharapkan melakukan tindak lanjut konkret sesuai risiko yang dihadapi masing-masing.

Bapperida bersama Inspektorat pun diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar manajemen risiko benar-benar terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ada dua target utama yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menerapkan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.

Kedua, kepala OPD sebagai pemilik risiko mampu mengambil langkah penyelesaian ketika persoalan muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada akhirnya, penerapan manajemen risiko diharapkan mampu mengurangi potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, memperbaiki kualitas pelayanan publik serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.


Warga: Jangan Hanya Bagus di Perencanaan

Kalangan warga di daerah ini menaruh harapan besar terhadap program pembangunan yang disusun tiap OPD atau satuan kerja perangkat daerah 

“Yang penting bukan hanya programnya direncanakan, tetapi benar-benar terlaksana dan manfaatnya sampai ke masyarakat," ucap Zulkifli, warga Martapura.

 Kalau risiko sudah dipetakan sejak awal, lanjut pekerja swasta ini, mudah-mudahan masalah seperti keterlambatan atau program yang tidak sesuai kebutuhan bisa dicegah,” ujar warga Kabupaten Banjar.

Warga lainnya, Husaini, mengatakan harapannya sebagai warga biasa, manajemen risiko tidak hanya menjadi urusan kantor atau dokumen. 

"Masyarakat tentu ingin anggaran daerah digunakan seefektif mungkin, terutama untuk pelayanan publik dan pembangunan yang memang dibutuhkan,” kata warga lainnya.

Bagi masyarakat, penguatan manajemen risiko pada akhirnya bukan sekadar soal tata kelola pemerintahan. 

Ukuran paling sederhananya adalah apakah kebijakan yang dirancang pemerintah mampu menghindarkan pemborosan, mencegah kegagalan program dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik.

Pasalnya, semakin baik pemerintah membaca risiko sejak awal, semakin besar pula peluang setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat pembangunan.

(derapwaktu.com/roy)