DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) 2027 mulai diarahkan untuk lebih selektif. 

Belanja yang dinilai kurang prioritas, termasuk operasional dan perjalanan dinas, akan dikendalikan agar ruang fiskal daerah lebih banyak menopang pelayanan dasar dan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Arah tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut, Selasa (8/9/2026).

Tak hanya RAPBD 2027, dalam rapat tersebut juga disampaikan Rancangan Perubahan APBD 2026 serta empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya.

HM Zazuli mengatakan RAPBD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tanah Laut 2025-2029. 

Karena itu, penyusunan anggaran diarahkan untuk mempercepat target pembangunan dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan dinamika ekonomi.

Pemerintah daerah, kata dia, menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan value for money dalam proses penganggaran.

Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui optimalisasi pendapatan daerah, penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas belanja serta pengendalian pengeluaran yang tidak menjadi prioritas.

Sebaliknya, belanja wajib dan pelayanan dasar mendapat perhatian utama. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial menjadi bagian dari prioritas, disertai program yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Namun, RAPBD 2027 masih menghadapi tantangan fiskal. Proyeksi pendapatan daerah disebut masih lebih kecil dibandingkan belanja sehingga terjadi defisit yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.

Sementara perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, penyesuaian transfer ke daerah serta penurunan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Perubahan itu diharapkan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Selain Nota Keuangan, Pemkab Tanah Laut juga menyampaikan empat Raperda, salah satunya perubahan kedua atas Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Regulasi ini diarahkan untuk menata struktur birokrasi agar lebih rasional dan efisien.


Warga Minta Anggaran Terasa Sampai ke Desa

Arah kebijakan APBD tersebut mendapat perhatian masyarakat. Warga berharap pengetatan belanja yang tidak prioritas benar-benar diikuti dengan peningkatan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.

Rudiansyah (42), warga Pelaihari, menilai efisiensi anggaran penting jika hasil akhirnya membuat pelayanan pemerintah semakin cepat dan mudah diakses masyarakat.

“Kalau perjalanan dinas atau belanja operasional bisa ditekan, kami berharap anggarannya dialihkan ke kebutuhan yang lebih terasa. Misalnya jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Fitriani (38), warga Kecamatan Bajuin. 

Menurutnya, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya dari besarnya anggaran, tetapi seberapa jauh manfaatnya dirasakan masyarakat hingga pelosok.

“Yang kami harapkan pembangunan jangan hanya terpusat. Infrastruktur desa, akses kesehatan dan dukungan ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan,” katanya.

Bagi masyarakat, pembahasan APBD 2027 kini bukan sekadar soal angka pendapatan dan belanja. 

Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memiliki manfaat dan menjawab kebutuhan warga.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, ketajaman menentukan prioritas akan menjadi kunci agar APBD tidak sekadar seimbang di atas kertas, tetapi juga terasa dalam kehidupan masyarakat Tanah Laut.

(derapwaktu.com/roy)