DERAPWAKTU.COM, JAKARTA – Cuplikan wawancara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali viral di media sosial, bertepatan dengan menguatnya desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Data media ini, Rabu (11/11/2026), video tersebut menampilkan pernyataan Ahok dalam sebuah program wawancara eksklusif pada momentum kampanye Pilpres 2024 lalu. Kala itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berbicara mengenai isu 'Kuda Putih' sekaligus menyinggung hubungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran, dan Prabowo Subianto.

Meski merupakan rekaman lama, potongan wawancara tersebut kini kembali menarik perhatian publik. 

Terlebih, Gibran yang saat Pilpres 2024 menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi pemilihan presiden, kini menghadapi tekanan politik berupa usulan pemakzulan melalui mekanisme di DPR.

Dalam wawancara tersebut, Ahok mengulas spekulasi politik yang berkembang menjelang Pilpres 2024, termasuk kemungkinan konfigurasi kekuasaan apabila Prabowo-Gibran berhasil memenangkan kontestasi.

Isu 'Kuda Putih' yang menjadi bagian dari pembahasan saat itu berkaitan dengan spekulasi mengenai posisi dan langkah politik Ahok di tengah dinamika Pilpres 2024.

Ahok sendiri ketika itu telah mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina dan secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada wawancara podcast eksklusif itu  Ahok antara lain menegaskan bahwa dirinya mendukung Ganjar karena bertujuan untuk menersukan legacy Jokowi. Agar program pembangunan yang telah dirintis dapat dilanjutkan dan disempurnakan.

Ahok juga mengingatkan potensi tragis risiko politik yang bakal dialami Jokowi dan Gibran. "Kalau Prabowo jadi (presiden), Lu disingkirin. Anak lu juga disingkirin," ucap Ahok pada wawancara itu.

Dirinya juga menegaskan jika hal itu (kelak) terjadi, dirinya tetap akan menjadi teman setia Jokowi. Ia menegaskan keloyalannya pada Jokowi.


Pernyataan Lama, Konteks Politik Berbeda

Kembalinya video tersebut ke ruang publik menghadirkan konteks yang berbeda dibandingkan saat pertama kali wawancara dilakukan.

Pada masa kampanye Pilpres 2024, pembicaraan mengenai Jokowi, Gibran, dan Prabowo lebih banyak berkaitan dengan konfigurasi politik serta arah pemerintahan apabila pasangan tersebut memenangkan pemilihan.

Kini, setelah Prabowo-Gibran resmi memimpin pemerintahan, perhatian publik terhadap hubungan politik ketiga tokoh itu berkembang dalam situasi yang berbeda.

Gibran sedang menghadapi polemik terkait dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden. Persoalan tersebut berkembang ke ranah hukum dan politik.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Namun, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut turut menguraikan persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan pencabutan surat tersebut.

Perkembangan itu kemudian turut memicu perdebatan politik mengenai keberlanjutan posisi Gibran sebagai wakil presiden.


Desakan Pemakzulan Masuk DPR

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melewati tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tengah perkembangan itu, video lama Ahok kembali menjadi bahan perbincangan. Publik kembali mencermati pernyataannya mengenai Jokowi, Gibran, dan Prabowo yang disampaikan ketika peta politik nasional masih berada dalam suasana persaingan Pilpres 2024.

Namun, perlu ditegaskan bahwa wawancara tersebut merupakan rekaman lama dan bukan pernyataan baru Ahok mengenai desakan pemakzulan Gibran.

Kembali viralnya cuplikan tersebut memperlihatkan bagaimana pernyataan tokoh politik pada masa lalu dapat kembali memperoleh perhatian ketika situasi politik nasional mengalami perubahan.

Kini, di tengah perdebatan mengenai posisi Gibran, rekaman wawancara Ahok itu kembali mengundang perhatian dan menjadi bahan diskusi publik mengenai dinamika hubungan kekuasaan setelah Pilpres 2024.

(derapwaktu.com/banyulangit)