DERAPWAKTU.COM, JAKARTA – Perjalanan Luky Alfirman di Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan. Empat bulan setelah dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Luky justru kembali ke Kementerian Keuangan.

Bahkan ia kembali dengan posisi baru yang lebih mentereng yakni sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Suahasil Nazara yang menggantikan Purbaya yang dulu dilantik beberapa pekan silam.

Presiden Prabowo Subianto melantik Luky sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), bersama sejuah menteri lain, kapolri baru, dan pejabat lembaga tinggi negara lainnya.

Pengangkatan ini menjadi perhatian karena Luky sebelumnya diberhentikan dari posisi Dirjen Anggaran efektif 21 April 2026, ketika Purbaya masih menjabat Menteri Keuangan. 

Bersamaan dengan Luky, Purbaya juga mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.

Awalnya, Purbaya menyebut pergantian tersebut sebagai bagian dari rotasi pejabat eselon I yang merupakan proses biasa di Kementerian Keuangan.

“Rotasi eselon I, itu hanya proses biasa,” kata Purbaya pada 24 April 2026.

Namun, beberapa pekan kemudian muncul persoalan lain yang membuat pencopotan Luky dikaitkan dengan polemik anggaran kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Polemik anggaran kendaraan MBG

Polemik bermula dari pengadaan kendaraan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG.

Purbaya sebelumnya mengaku Kementerian Keuangan sempat “kebobolan” karena pengadaan kendaraan tersebut tetap berjalan meski dirinya mengaku telah menolak pengajuan anggarannya.

Menurut Purbaya, terdapat celah dalam sistem Direktorat Jenderal Anggaran yang membuat pengeluaran yang seharusnya dapat terdeteksi tetap lolos. Ia mengatakan sistem tersebut kemudian diperbaiki.

Ketika wartawan kemudian menanyakan apakah pencopotan Luky sebagai Dirjen Anggaran berkaitan dengan persoalan kendaraan MBG tersebut, Purbaya memberikan jawaban yang kemudian memunculkan spekulasi.

“Motor MBG, mungkin, Anda tebak saja sendiri,” ujar Purbaya pada 11 Mei 2026.

Pernyataan tersebut membuat nama Luky dikaitkan dengan dugaan lolosnya anggaran pengadaan kendaraan MBG.

Tetapi, perlu dicatat bahwa pernyataan Purbaya tersebut bukan pernyataan resmi yang menyatakan Luky terbukti secara pribadi meloloskan anggaran tersebut.

Dengan kata lain, terdapat hubungan waktu dan konteks antara pencopotan Luky dengan polemik anggaran kendaraan MBG, tetapi bukti publik yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Luky secara pribadi melakukan pelanggaran atau menjadi pihak yang secara langsung menyetujui pengadaan tersebut.


BGN memberikan penjelasan berbeda

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian memberikan penjelasan mengenai pengadaan kendaraan tersebut.

BGN menyatakan pengadaan kendaraan roda dua itu bukan anggaran baru pada 2026. 

Pengadaan tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG.

BGN menjelaskan anggaran tersebut sempat berstatus terblokir dan kemudian dibuka pada Oktober 2025 melalui mekanisme yang melibatkan BGN, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Pada akhir 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN juga telah mengajukan Surat Perintah Membayar sehingga anggaran masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Dari kontrak sebanyak 25.644 unit kendaraan, penyedia disebut hanya mampu menyelesaikan 21.801 unit atau 85,01 persen hingga berakhirnya masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026.

BGN menyatakan sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara.

Penjelasan BGN ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa proses pengadaan tidak semata-mata terjadi melalui satu keputusan pejabat, melainkan melalui rangkaian mekanisme penganggaran dan administrasi pemerintah.


Kini kembali sebagai Wamenkeu

Menariknya, setelah sempat berada di luar struktur Kementerian Keuangan, Luky kini kembali ke institusi tersebut.

Presiden Prabowo mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Keuangan bersama Nurkholisoh Ibnu Aman pada 1 Oktober 2026. Dengan demikian, Kementerian Keuangan kini memiliki tiga wakil menteri, bersama Juda Agung.

Luky  mengaku senang sekaligus terkejut bisa kembali ke Kementerian Keuangan.

Ia menyebut masa setelah pemberhentiannya sebagai masa “hibernasi” dan mengatakan perlu kembali mengejar perkembangan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai Wamenkeu, Luky menyebut tiga agenda yang akan menjadi fokusnya, yakni mengawal penyelesaian APBN 2026, mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027, serta melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan reformasi di Kementerian Keuangan.


Perjalanan Luky pun kini memasuki babak baru. Dari Dirjen Anggaran yang dicopot pada era Purbaya, Luky kembali ke Kementerian Keuangan setelah dipercaya Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Sementara pertanyaan mengenai apa sebenarnya alasan utama pencopotannya pada April 2026—apakah murni rotasi jabatan, persoalan koordinasi internal, atau berkaitan dengan polemik anggaran kendaraan MBG—hingga kini masih menjadi bagian dari dinamika yang perlu dilihat berdasarkan keterangan dan bukti resmi masing-masing pihak.

(derapwaktu.com/roy)