DERAPWAKTU.COM, JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memantik tuntutan transparansi yang lebih luas. 

Bukan hanya menyangkut seorang pejabat, publik mulai meminta riwayat pendidikan dan keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka serta diverifikasi ulang.

Tuntutan itu mengemuka melalui petisi daring bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org.

Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 15.20 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 22.235 tanda tangan, berdasarkan angka yang terpantau dalam bahan petisi.

Besarnya dukungan itu menjadi salah satu gambaran respons publik di tengah sorotan terhadap dokumen pendidikan pejabat negara. 

Isu ini menguat setelah polemik surat keterangan (suket) pendidikan Gibran, yang kemudian diikuti pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.

Situasi tersebut juga berlangsung ketika sejumlah anggota DPR menyuarakan desakan agar Gibran mundur dari jabatan wapres terkait persoalan dokumen pendidikannya.

Kini, tuntutan keterbukaan justru meluas ke para legislator yang memiliki mandat membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan membahas anggaran negara.


Dasco: Data Pencalonan Ada di KPU

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons tuntutan tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco menyatakan, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR sebenarnya dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dokumen persyaratan telah diserahkan saat proses pencalonan legislatif.

“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco.

Menurutnya, masyarakat dapat melihat data para legislator ketika masih berstatus sebagai calon anggota legislatif.

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujarnya.

Pernyataan Dasco tersebut menjadi jawaban DPR atas tuntutan agar dokumen pendidikan para anggota dewan dibuka kepada masyarakat.

Namun, tuntutan dalam petisi Farida tidak hanya menyangkut ketersediaan data pencalonan di KPU. Ada permintaan agar dokumen ijazah dibuka secara lebih luas dan keabsahannya diperiksa kembali.


Tiga Tuntutan dalam Petisi

Dalam petisinya, Farida meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota dewan membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Farida juga mendesak KPU RI bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan itu diminta dapat diakses masyarakat.

Selain itu, seluruh anggota DPR didorong secara sukarela memperlihatkan dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.

Farida berpandangan masyarakat berhak mengetahui kualifikasi pendidikan orang-orang yang diberi mandat untuk membuat kebijakan dan undang-undang.

Dalam petisi tersebut, ia menekankan bahwa kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan harus sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur.


Bukan Lagi Hanya Soal Gibran

Kemunculan petisi ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai dokumen pendidikan pejabat publik telah bergerak melampaui polemik yang melibatkan Gibran.

CNN Indonesia, Kompas.com, detikNews, dan Bisnis.com pada Selasa (17/11/2026) turut memberitakan respons Dasco terhadap tuntutan pembukaan ijazah anggota DPR. 

CNN Indonesia secara khusus mengaitkan menguatnya desakan tersebut dengan polemik ijazah Gibran yang berujung pada pengunduran dirinya sebagai wapres.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menyampaikan bahwa riwayat pendidikan anggota dewan dapat ditelusuri melalui laman DPR maupun KPU. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan terhadap prinsip transparansi, dengan catatan pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan yang kini mengemuka bukan semata apakah data pendidikan anggota DPR pernah diserahkan saat pencalonan. Publik juga mempertanyakan sejauh mana dokumen tersebut dapat diakses, bagaimana proses verifikasinya dilakukan, serta apakah hasil pemeriksaan dapat diketahui secara terbuka.

Di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas pejabat publik, petisi yang telah mengumpulkan lebih dari 22 ribu tanda tangan itu menjadi sinyal bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan tidak lagi dipandang sebagai isu individual.

Tuntutan transparansi kini diarahkan kepada seluruh pemegang mandat publik, termasuk para wakil rakyat di Senayan.

(derapwaktu.com/banyulangit)