DERAPWAKTU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merancang belanja daerah sebesar Rp8,603 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. 

Angka tersebut lebih besar dibandingkan target pendapatan daerah yang dipatok Rp8,003 triliun, sehingga muncul defisit anggaran sebesar Rp600 miliar.

Postur RAPBD 2027 tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel HM Syarifuddin dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (9/9/2026).

Defisit Rp600 miliar itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Sementara pengeluaran pembiayaan dirancang Rp100 miliar untuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp600 miliar dan menutup seluruh defisit RAPBD 2027.

“Dengan demikian, pembiayaan neto berjumlah Rp600 miliar, sehingga defisit tertutup seluruhnya dan sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2027 direncanakan nihil,” ujar Syarifuddin saat menyampaikan penjelasan Gubernur.


Pendapatan Ditarget Rp8 Triliun

Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalsel menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp8,003 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,266 triliun. Kemudian pendapatan transfer Rp2,613 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp123,497 miliar.

Sementara belanja daerah sebesar Rp8,603 triliun dialokasikan ke sejumlah kelompok belanja.

Belanja operasi dirancang Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar dan belanja transfer Rp1,605 triliun.

Postur tersebut disusun setelah Pemprov Kalsel bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

KUA-PPAS sebelumnya disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel pada 10 Juli 2026 dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama pada 12 Agustus 2026.


Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen

Di balik postur anggaran tersebut, Pemprov Kalsel menetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada 2027.

Tema RKPD 2027 diarahkan pada penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan perekonomian dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.

Sejumlah indikator makro turut dipatok, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,5, tingkat kemiskinan 3,41 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,05 persen.

Menurut Pemprov Kalsel, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.

“Harapan kami, APBD Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana,” kata Syarifuddin.


Masuk Tahap Pandangan Fraksi

Raperda APBD 2027 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalsel.

Pemprov berharap proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal hingga menghasilkan kesepakatan tepat waktu.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 28 anggota DPRD Kalsel, terdiri atas tiga pimpinan dan 25 anggota. Hadir pula Kabinda Kalsel, perwakilan Forkopimda, sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Kalsel serta Tenaga Ahli Gubernur Kalsel.

Pembahasan berikutnya dijadwalkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel pada 16 September 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel serta tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum tersebut.

(derapwaktu.com/ran/adpim)


Foto: M. Rezky Maulidja/Biro Adpim