DERAPWAKTU.COM, BANJARBARU — Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai mengejar sejumlah tenggat pembangunan proyek strategis daerah, terutama Jalan Lintas Tengah dan Stadion Internasional.
Kepastian lahan menjadi salah satu pekerjaan yang dipacu agar tahapan pembangunan tidak kembali tertunda.
Hal itu menjadi salah satu fokus Gubernur Kalsel H Muhidin saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekda Kalsel HM Syarifuddin dan para pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Kalsel di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/10/2026).
Untuk Jalan Lintas Tengah, Muhidin meminta proses koordinasi dan penyelesaian persoalan lahan segera dipercepat, termasuk dengan PTPN dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas lahan.
Menurutnya, kepastian lahan diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan penganggaran dan tahapan pekerjaan secara lebih terukur.
“Kalau bisa dalam bulan ini sudah kita ajukan secara formal dan persuasif,” ujar Muhidin dalam rapat.
Ia juga meminta proses penilaian atau appraisal lahan dilakukan secara cermat dan transparan agar hasilnya dapat menjadi dasar penganggaran serta tidak menimbulkan persoalan pada tahapan berikutnya.
Penlok Jalan Lintas Tengah Ditargetkan Desember
Asisten I Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra memaparkan, percepatan Jalan Lintas Tengah khususnya menyangkut pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.
Penetapan lokasi (penlok) ditargetkan pada 7 Desember 2026. Sementara pembayaran pembebasan lahan ditargetkan mulai Juni 2027.
Sejumlah persoalan masih harus diantisipasi, antara lain potensi tumpang tindih lahan serta aset PTPN yang membutuhkan proses persetujuan.
Pemerintah daerah kini didorong menyelesaikan tahapan administratif tersebut lebih awal agar jadwal pembangunan tidak terganggu ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Stadion Kejar Lelang Fisik Rp150 Miliar
Percepatan juga diarahkan pada pembangunan Stadion Internasional. Gubernur meminta proses pembebasan lahan segera ditindaklanjuti sekaligus memastikan hasil appraisal menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran.
Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toyib melaporkan, lelang pekerjaan fisik stadion dengan nilai anggaran sekitar Rp150 miliar ditargetkan tayang pada Jumat atau Senin.
Sementara pembebasan lahan ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan anggaran sekitar Rp65 miliar.
Muhidin juga meminta pemerintah mulai mempersiapkan kebutuhan lahan pendukung kawasan stadion, termasuk kemungkinan penyesuaian tata ruang untuk pengembangan kawasan pada 2027.
Koordinasi dengan Pemkot Banjarbaru dan kementerian terkait diminta dilakukan sejak sekarang sehingga perubahan tata ruang tidak menghambat pengembangan kawasan pada tahun berikutnya.
“Kalau kita tidak ada persiapan, nanti sulit. Tahun ini harus kita persiapkan,” kata Muhidin.
Selain dua proyek tersebut, Dinas PUPR juga melaporkan perkembangan pembangunan jembatan di Pulau Laut, Kotabaru.
Belanja Daerah Tembus Rp6,21 Triliun
Rapat koordinasi juga mengevaluasi perkembangan APBD Kalsel hingga September 2026.
Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan melaporkan, realisasi belanja daerah hingga 30 September mencapai Rp6,21 triliun atau 62,25 persen dari pagu Rp9,97 triliun.
Sementara realisasi pendapatan mencapai Rp6,05 triliun atau 81,91 persen dari pagu Rp7,39 triliun. Realisasi pembiayaan tercatat 111,06 persen.
Dari sisi pendapatan, Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil melaporkan realisasi telah mencapai 82,28 persen dari target sekitar Rp7,3 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 87,73 persen atau sekitar Rp4,06 triliun. Realisasi pajak daerah mencapai 92,03 persen, dengan salah satu penyumbang utama PBBKB yang telah mencapai 106,19 persen.
Adapun realisasi pendapatan transfer baru mencapai 69,50 persen dan retribusi daerah 65,95 persen.
Komponen tersebut masih menjadi perhatian untuk dioptimalkan hingga akhir tahun.
Sementara Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti menyampaikan, dari 119 SKPD dengan total pagu sekitar Rp9,9 triliun, realisasi keuangan hingga September mencapai Rp6,1 triliun atau 61,95 persen.
Realisasi fisik tercatat 72,91 persen dan masih berpotensi meningkat setelah seluruh data September masuk.
TKD Rp2,179 Triliun Masih Ditangguhkan
Dalam rapat tersebut turut dibahas kondisi transfer ke daerah (TKD) yang belum seluruhnya terealisasi.
Berdasarkan pemaparan sementara, terdapat TKD yang masih ditangguhkan sekitar Rp2,179 triliun serta dana bagi hasil (DBH) kurang salur atau kurang bayar sekitar Rp1,073 triliun.
Angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data administrasi dan realisasi resmi pada masing-masing komponen transfer.
Muhidin juga meminta rencana pembangunan rumah sakit dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya menyangkut pembangunan gedung, tetapi juga kebutuhan fasilitas dan kesiapan pelayanan.
Di luar agenda pembangunan dan keuangan daerah, rapat turut membahas pola kerja ASN. Muhidin menyatakan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat akan dicabut dan ASN kembali bekerja dari kantor mulai Jumat mendatang.
Meski demikian, pengaturan jam masuk dapat disesuaikan dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi kabut asap, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan pelayanan publik.
Untuk hari kerja normal, ia meminta pada pukul 08.00 WITA sudah ada ASN yang bertugas agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan. Sebagian pegawai dapat masuk lebih awal, sementara lainnya mengikuti toleransi waktu hingga pukul 09.00 Wita.
“Yang penting saat ini jam 08.00 sudah ada yang masuk, supaya pelayanan publik tetap ada. Kalau masyarakat datang jam 08.15 atau 08.30, ada petugas yang bisa memberikan penjelasan dan melayani,” pungkasnya.
(derapwaktu.com/rfq/adpim)
Komentar (0)