DERAPWAKTU.COM, PELaiHARI – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu dijernihkan secara transparan agar tidak terus memicu perdebatan di ruang publik. 

Namun, di tengah polemik tersebut, pemerintah juga diminta tidak kehilangan fokus terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga krisis air bersih dan kabut asap karhutla.

Pandangan tersebut disampaikan Hariyanor, tokoh pemuda Tanah Laut yang menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL), saat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran.

Menurut Hariyanor, putusan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai, ketidakpastian mengenai dokumen kelulusan yang dipersoalkan masih menjadi salah satu sumber perdebatan.

“Keputusan yang menggantung menimbulkan polemik-polemik baru dan tentu bisa membuat situasi tidak kondusif apabila sudah masuk ke ranah politik,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Hariyanor berpandangan, Gibran sebagai Wakil Presiden RI perlu memberikan penjelasan secara transparan kepada publik mengenai dokumen pendidikan dan proses penyetaraan pendidikan yang menjadi sorotan.

Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terus dihadapkan pada simpang siur informasi.

Meski demikian, Hariyanor juga menilai polemik tersebut sebaiknya tidak berkepanjangan. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah kembali memberikan perhatian pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

“Sudah cukup kegaduhan ini untuk dihentikan agar kita lebih fokus dengan isu-isu riil di masyarakat, terkait harga pokok, pembangunan, dan persoalan sosial lainnya,” katanya.


Warga Tala Hadapi Tekanan Ekonomi dan Krisis Air

Di tingkat daerah, Hariyanor menyoroti kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok. Situasi itu diperberat oleh kemarau ekstrem, krisis air bersih berkepanjangan di sejumlah wilayah, serta kabut asap dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan aktivitas masyarakat.

Selain persoalan ekonomi dan lingkungan, Hariyanor menyebut sejumlah isu lain yang berpotensi memunculkan keresahan publik di Tanah Laut. 

Di antaranya kerusakan lingkungan, dugaan penyelewengan subsidi bahan bakar minyak (BBM), konflik agraria, pemadaman listrik bergilir, hingga pelaksanaan program nasional di daerah.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.


Mahasiswa dan Aktivis Tetap Kritis

Hariyanor mengatakan, mahasiswa dan aktivis kepemudaan di Tanah Laut selama ini tetap aktif menyampaikan masukan kritis kepada pemerintah.

Penyampaian aspirasi itu dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari diskusi, konsolidasi, hingga aksi demonstrasi di tingkat lokal maupun aksi gabungan regional yang digelar di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan persoalan publik.

Meski tidak merinci adanya agenda aksi tertentu menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menegaskan bahwa mahasiswa dan elemen kepemudaan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik serta masukan kepada pemerintah.

Bagi HPPMTL, persoalan yang dihadapi masyarakat daerah perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintahan. 

Transparansi dalam menjawab polemik di tingkat nasional dan keseriusan menangani persoalan ekonomi, lingkungan, serta pelayanan dasar di daerah dinilai sama-sama penting untuk menjaga kepercayaan publik.

(derapwaktu.com/roy)