Dari jumlah tersebut, 48 merupakan siswa dan satu lainnya guru perempuan. Mereka mengalami keluhan seperti mual, pusing, sakit perut hingga muntah beberapa jam setelah menyantap makanan yang dibagikan di sekolah.
Menu yang dikonsumsi antara lain nasi goreng, ayam suwir, tahu bulat, telur dadar, acar dan potongan semangka. Makanan tiba di sekolah sekitar pukul 09.00–10.00 WIB dan mulai dikonsumsi para siswa.
Sekitar pukul 14.00 WIB, sejumlah siswa mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Evakuasi kemudian dilakukan ke sejumlah fasilitas kesehatan.
Data sementara mencatat 20 korban mendapat penanganan di Puskesmas Begadung, 17 orang di RSUD Nganjuk dan 12 lainnya di RS Bhayangkara Nganjuk.
Sebagian besar korban dilaporkan mulai stabil setelah mendapat penanganan medis. Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.
Kabar dari Nganjuk itu sontak ikut mengusik kekhawatiran masyarakat di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan.
Bukan tanpa alasan. Program MBG merupakan program yang menyasar anak-anak sekolah sehingga aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama orang tua.
Apalagi, kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah.
Di Jawa Timur, misalnya, dugaan keracunan MBG di Sidoarjo telah mencapai 566 orang hingga Rabu (2/9), dengan 88 orang masih menjalani perawatan.
Rentetan kejadian tersebut membuat sebagian warga Tala berharap pengawasan terhadap makanan yang dibagikan kepada pelajar benar-benar diperketat, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
“Kalau mendengar ada puluhan siswa sampai harus dibawa ke fasilitas kesehatan setelah makan MBG, tentu kita ikut khawatir. Anak-anak itu harus mendapat makanan yang bukan hanya bergizi, tetapi juga benar-benar aman,” ujar seorang warga Tala, Ristanti, Kamis (3/9/2026).
Keresahan serupa disampaikan warga Tala lainnya, Yuliansyah. Ia mengingatkan agar pengalaman daerah lain menjadi bahan evaluasi sebelum persoalan serupa terjadi di Tanah Laut.
“Kita tentu mendukung MBG karena tujuannya baik. Tetapi keamanan makanan harus menjadi prioritas. Jangan sampai program yang bagus justru membuat orang tua waswas setiap kali anak menerima makanan,” katanya.
Kasus Nganjuk terjadi ketika perhatian publik masih tertuju pada dugaan keracunan MBG di Sidoarjo.
Di wilayah tersebut, jumlah warga yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 566 orang. Pemerintah kemudian melakukan penghentian sementara operasional SPPG yang diduga menjadi sumber makanan sambil menunggu investigasi.
Kondisi ini kembali menempatkan standar keamanan pangan sebagai salah satu pekerjaan rumah penting dalam pelaksanaan MBG.
Untuk kasus Nganjuk sendiri, pemeriksaan sampel makanan masih diperlukan untuk memastikan apakah keluhan kesehatan para siswa memang berkaitan dengan makanan MBG serta apa penyebabnya.
Karena itu, hasil pemeriksaan laboratorium menjadi penting agar tidak terjadi kesimpulan prematur. Jika kemudian ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, langkah tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dari evaluasi.
Bagi masyarakat Tala, persoalannya sederhana: program MBG harus menghadirkan gizi sekaligus rasa aman.
Sebab di balik setiap kotak makanan yang dibagikan kepada siswa, ada kepercayaan orang tua yang ikut dititipkan.
Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga jika setiap prosesnya benar-benar diawasi.
Catatan derapwaktu.com, di Kalsel sejauh ini pernah dua kali terjadi kasus keracunan MBG pada Oktober 2025 lalu.
Pertama, terjadi di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, pada 9 Oktober 2026 dengan jumlah siswa yang keracunan sebanyak 130 orang.
Kedua, terjadi pada 21 Oktober 2025 di Kota Banjarmasin. Jumlah siswa yang keracunan sebanyak 50 orang.
(derapwaktu.com/roy)
Komentar (0)