Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menghadiri acara Penguatan Kapasitas HAM dan Peresmian Pusat Studi HAM (Pusham) STIH Mimika di Papua Tengah, Selasa (18/8/2026).
Dalam pidatonya, Pigai menempatkan makan sebagai salah satu hak paling mendasar manusia.
Menurut dia, pemenuhan HAM tidak sebatas persoalan hukum dan kekerasan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan.
Namun, potongan pernyataannya yang menyebut bahwa orang jahat maupun malaikat sama-sama makan kemudian menjadi bagian yang paling banyak diperbincangkan.
Pigai juga menyampaikan pandangan bahwa penolakan terhadap MBG dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pemenuhan hak makan rakyat.
Ia mengibaratkan negara sebagai seorang bapak yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
Pernyataan itu sontak mengundang beragam tafsir. Kritik publik terutama diarahkan pada penggunaan analogi tersebut karena dinilai mengaburkan perbedaan antara menolak makan dengan mengkritisi sebuah kebijakan pemberian makan.
Warga Tanah Laut, Yuliana, mengaku ikut kaget ketika menyimak potongan video yang beredar di media sosial.
“Saya justru kaget ketika dengar sampai membawa-bawa malaikat. Kalau orang mengkritik MBG, belum tentu berarti menolak orang makan,” ujar Yuliana.
Menurutnya, program pemberian makanan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak, tentu memiliki tujuan yang baik. Namun, menurut dia, ruang kritik tetap diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut berjalan tepat sasaran.
“Kalau yang dipersoalkan anggaran, mekanisme atau kualitas makanannya, kan bukan berarti orang tersebut ingin masyarakat tidak makan. Justru kritik itu bisa menjadi masukan,” katanya.
Perdebatan mengenai MBG selama ini memang tidak berhenti pada persoalan kebutuhan pangan.
Program berskala nasional tersebut juga bersinggungan dengan isu anggaran, tata kelola, distribusi, kualitas gizi hingga efektivitas penggunaan uang negara.
Karena itu, kritik terhadap MBG semestinya tidak serta-merta dipahami sebagai penolakan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh makanan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik dan ekonomi sebelumnya juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran MBG serta kemungkinan opportunity cost, yakni konsekuensi ketika anggaran yang besar untuk satu program berpotensi mengurangi ruang pembiayaan sektor lain.
Kualitas kandungan gizi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Program makanan bergizi tidak cukup hanya membuat penerima kenyang, tetapi harus memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi secara memadai.
Di sisi lain, Pigai menegaskan bahwa jika persoalan yang muncul berada pada aspek teknis, manajemen maupun potensi penyimpangan, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengelolaannya, bukan menghentikan pemenuhan kebutuhan makan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga menyinggung program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia menilai akses masyarakat terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar manusia.
Program CKG sendiri diarahkan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit, antara lain tekanan darah, gula darah dan kolesterol, sehingga masyarakat yang memiliki indikasi gangguan kesehatan dapat memperoleh tindak lanjut lebih dini melalui fasilitas kesehatan.
Bagi Yuliana, polemik video Pigai seharusnya menjadi momentum untuk mempertemukan dua hal yang sama-sama penting: hak masyarakat memperoleh makanan bergizi dan hak publik mengkritisi kebijakan negara.
“MBG boleh punya tujuan baik, tetapi tetap harus bisa dikritisi. Kritik bukan berarti menolak orang makan. Justru masyarakat ingin memastikan program yang dibiayai negara benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Polemik pun kini bergeser dari sekadar soal MBG menjadi perdebatan lebih luas tentang bagaimana pemerintah menjelaskan sebuah kebijakan publik kepada masyarakat—terutama ketika menyangkut anggaran negara dan program yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
(derapwaktu.com/dw1)
Komentar (0)