DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Rabu (29/7/2026), diharapkan tidak hanya menjadi forum koordinasi antarlembaga.

Namun lebih dari itu juga diharapkan mampu melahirkan sistem pengadaan yang berdampak nyata terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli itu mengusung tema "Sinergi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Selatan 2026: Mewujudkan UKPBJ Proaktif, Manajemen Risiko Kontrak Strategis, dan Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan." 

Forum tersebut diikuti jajaran UKPBJ kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan LKPP Republik Indonesia, serta para pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, HM Zazuli menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah kini menjadi instrumen strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah, bukan sekadar proses administratif.

"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, LKPP, APIP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengadaan yang modern, terintegrasi, serta berorientasi pada hasil pembangunan.

Perwakilan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan, Munazir Hadrani, menambahkan bahwa hampir seluruh program pemerintah berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, masyarakat berharap penguatan tata kelola pengadaan benar-benar berdampak pada hasil pembangunan di lapangan.

Salah seorang warga Pelaihari, Muhammad Arif, mengatakan masyarakat menginginkan setiap proyek pemerintah selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik.

"Kalau sistem pengadaannya semakin baik, kami berharap hasil pembangunan juga semakin berkualitas dan bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Jangan sampai ada proyek yang cepat rusak," ujarnya.

Harapan serupa disampaikan warga Kecamatan Bati-Bati, Muhaimin. Menurutnya, transparansi dalam proses pengadaan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Masyarakat tentu ingin anggaran yang berasal dari uang rakyat benar-benar digunakan secara efektif. Semoga Rakortek ini menghasilkan kebijakan yang membuat proses pengadaan semakin terbuka, profesional, dan bebas dari penyimpangan," katanya.

Melalui Rakortek tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas aparatur pengadaan, serta penguatan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.

(derapwaktu.com/dw1)