DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap memunculkan beragam persepsi terhadap program prioritas kebijakan pemerintah, masyarakat dituntut semakin cerdas dalam memilah informasi sekaligus bersikap objektif terhadap berbagai program pembangunan. 

Pemahaman yang utuh dinilai menjadi fondasi penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif tanpa memicu kesalahpahaman maupun keresahan sosial.

Pandangan tersebut disampaikan tokoh agama yang juga ulama berpengaruh Kabupaten Tanah Laut (Tala), KH Ahmad Syarifuddin Noor, Jumat (17/7/2026).

Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syuhada Pelaihari  imi mengatakan berbagai program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada dasarnya dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. 

Karena itu, publik perlu melihat setiap kebijakan secara utuh dan tidak hanya menilai dari dinamika yang terjadi pada tahap pelaksanaannya.

Ia menjelaskan, setiap program pembangunan memiliki tantangan tersendiri di lapangan. 

Munculnya kendala bukan berarti program tersebut gagal, melainkan menjadi bagian dari proses evaluasi yang harus terus dilakukan agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

"Suatu kebijakan harus dinilai berdasarkan fakta dan data. Kritik tentu penting dalam sistem demokrasi, tetapi sebaiknya disampaikan secara argumentatif dan disertai solusi sehingga dapat menjadi masukan yang membangun bagi pemerintah," ujar KH Syarifuddin.

Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan literasi informasi masyarakat di era digital. 

Menurutnya, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi dengan terlebih dahulu memastikan sumbernya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Disinformasi dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan mengganggu ketenteraman masyarakat apabila terus disebarluaskan tanpa proses klarifikasi," katanya.

KH Syarifuddin yang juga menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Laut (Tala) ini menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak cukup hanya berupa dukungan.

Lebih dari itu  juga memerlukan  pengawasan yang konstruktif. Apabila ditemukan persoalan dalam implementasi suatu program, masyarakat diharapkan menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti secara profesional oleh instansi terkait.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. 

Hubungan yang dibangun atas dasar komunikasi yang terbuka akan melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

KH Syarifuddin mengajak seluruh masyarakat Tanah Laut untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kondusivitas daerah. 

Ia menegaskan, perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun harus disikapi dengan dialog yang sehat, sikap saling menghormati, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Stabilitas daerah dikatakannya merupakan modal penting bagi keberhasilan program prioritas pemerintah maupun pembangunan lainnya. 

"Karena itu, mari bersama-sama menjaga persatuan dan mengedepankan komunikasi yang baik demi kemajuan Tanah Laut," KH Syarifuddin.

(derapwaktu.com/dw1)