DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Di tengah dinamika pengelolaan rumah sakit daerah yang kerap menjadi sorotan publik, Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) HM Zazuli memilih turun langsung mencari referensi. Memanfaatkan agenda dinas luar kota, ia melakukan kunjungan mendadak ke RS UMMI di Kota Bogor,  Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).Tujuannya, untuk mempelajari tata kelola rumah sakit swasta yang dinilai sukses membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencatatkan kinerja keuangan yang baik.

Kunjungan tersebut bukan sekadar silaturahmi. HM Zazuli sengaja mengajak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Akhmad Hairin serta Kabag Hukum Alfirial agar pengalaman yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi bahan pembenahan pengelolaan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

"Keberulan pemilik RS UMMI Bogor teman saya, H Fahmi. Saya tahu rumah sakit ini dikelola dengan sangat baik. Masyarakat percaya karena pelayanannya bagus, sehingga rumah sakitnya juga berkembang," ujar Zazuli, Minggu (2/8/2026).

Orang nomor dua di Tala yang akrab disapa H Uli ini mengatakan keberhasilan sebuah rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan fasilitas atau banyaknya dokter spesialis.

Letih dari itu juga ditopang manajemen yang profesional, pelayanan yang ramah, efisiensi operasional, serta kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pola pengelolaan yang diterapkan RS UMMI dapat di-break down dan diadaptasi sesuai karakteristik daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing rumah sakit daerah di Tanah Laut.

"Harapan saya, rumah sakit daerah kita bisa semakin eksis, pelayanannya semakin baik, dan tentu secara keuangan juga sehat," tandasnya.

Apabila  rumah sakit berkembang dan memperoleh keuntungan yang wajar, lanjut H Uli, pada akhirnya juga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini Pemkab Tanah Laut memiliki tiga rumah sakit daerah, yakni RSUD Hadji Boejasin di Pelaihari yang telah lama menjadi rumah sakit rujukan utama masyarakat  Statusnya yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Lalu, RSUD KH Mansyur di Kecamatan Kintap yang mulai beroperasi sejak 18 Desember 2019, serta RSUD H Darlan Ismail di Kecamatan Bumi Makmur yang mulai melayani masyarakat sejak 4 Maret 2025.

Keberadaan tiga rumah sakit tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan. 

Namun, H Uli menilai peningkatan kualitas manajemen harus berjalan seiring dengan pengembangan pelayanan agar rumah sakit daerah mampu bersaing dengan rumah sakit swasta.

Pandangan itu sejalan dengan diskusi yang berkembang di kalangan masyarakat Tanah Laut. 

Pada sebuah forum percakapan, seorang anggota DPRD Tanah Laut menyebut banyak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum mampu mengoptimalkan pengelolaan sehingga kalah bersaing dengan rumah sakit swasta. 

Padahal, sebagian besar dokter yang bertugas merupakan tenaga medis yang sama.

Menurutnya, faktor kenyamanan, kebersihan, kecepatan pelayanan hingga manajemen menjadi alasan masyarakat lebih memilih rumah sakit swasta tertentu yang telah memiliki reputasi baik.

Sebagai bahan pembelajaran, anggota DPRD tersebut juga membagikan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang telah diaudit BPK. Data tersebut menunjukkan sedikitnya sembilan rumah sakit pemerintah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) mampu membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun dalam setahun.

Rumah sakit tersebut antara lain RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, RSUP Dr Kariadi Semarang, RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

Lalu,  RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Bali, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, serta RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang.

Skema BLU memungkinkan rumah sakit pemerintah lebih fleksibel mengelola pendapatan yang berasal dari layanan pasien, klaim BPJS Kesehatan, farmasi, laboratorium hingga layanan penunjang lainnya. 

Pendapatan tersebut dapat langsung digunakan untuk meningkatkan pelayanan, pengadaan alat kesehatan maupun obat-obatan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang, meski tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

H Uli meyakini rumah sakit milik Pemkab Tanah Laut juga memiliki peluang untuk berkembang ke arah yang sama apabila terus melakukan pembenahan tata kelola, meningkatkan mutu pelayanan, serta lebih jeli menangkap peluang pengembangan layanan kesehatan.

Ia berharap keberhasilan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang telah terbukti mampu tumbuh sehat secara finansial dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan strategi pengelolaan RSUD di Tanah Laut.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan tekad Direktur RSUD Hadji Boejasin yang baru, dr Sigit Prasetya. Usai dilantik beberapa waktu lalu, ia menegaskan akan memperkuat manajemen rumah sakit sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga RSUD Hadji Boejasin semakin profesional, kompetitif, dan menjadi pilihan utama masyarakat Tanah Laut.

(derapwaktu.com/dw1)