DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Gelombang protes terhadap pemadaman listrik yang berulang di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut (Tala), terus menguat. 

Bahkan kemudian Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanah Laut mendatangi Kantor PLN ULP Pelaihari, Kamis (2/7/2026) sore, untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat yang selama beberapa hari terakhir terdampak gangguan kelistrikan.

Aksi yang mendapat pengamanan aparat gabungan TNI dan Polri itu tidak berlangsung dalam bentuk demonstrasi terbuka, melainkan melalui audiensi antara jajaran PC PMII Tanah Laut dengan Manager beserta staf PLN ULP Pelaihari.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PC PMII Tanah Laut, Risqiatun Hasanah, menyampaikan lima tuntutan kepada PLN. Pertama, meminta General Manager PLN UID Kalselteng menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat terdampak. 

Kedua, membuka secara transparan penyebab pemadaman listrik yang berulang. Ketiga, memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan. 

Keempat, segera memperbaiki kualitas pelayanan agar pasokan listrik kembali normal. Kelima, mengevaluasi buruknya penyampaian informasi kepada masyarakat selama gangguan berlangsung.

Menurut Risqiatun, jawaban yang disampaikan pihak PLN dalam audiensi belum mampu menjawab seluruh keresahan masyarakat. 

Karena itu, PMII memastikan akan melanjutkan aksi ke Kantor PLN UID Kalselteng di Banjarbaru pada 7 Juli 2026 apabila dalam waktu 7x24 jam tidak ada perbaikan nyata, khususnya dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Kami meminta General Manager PLN UID Kalselteng meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Kami juga meminta adanya transparansi, kompensasi yang layak, serta evaluasi terhadap pelayanan informasi yang selama ini dinilai masih buruk," tegasnya.

Ia mengatakan pemadaman listrik yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM. 

Selain itu, tidak sedikit warga yang mengaku mengalami kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan listrik.

Pada wawancara seusai audiensi, ia menyampaikan ketidakpuasan dengan penjelasan yang disampaikan. Pada rencana aksi 7 Juli nanti di kantor induk PLN di Banjarbaru, pihaknya akan turut menyampaikan tuntutan pencopotan terhadap manager PLN Pelaihari. 

Menanggapi tuntutan yang disuarakan PMII, Manager PLN ULP Pelaihari, Hudaibiy Hibban, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang terjadi.

Menurutnya, permohonan maaf dari General Manager PLN UID Kalselteng sebenarnya telah disampaikan beberapa hari sebelumnya. 

Namun, pihaknya kembali menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat melalui forum audiensi tersebut.

"Kami mewakili PLN UID Kalselteng memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami memahami listrik merupakan kebutuhan penting sehingga penanganan gangguan ini menjadi prioritas utama kami," ujarnya.

PLN menjelaskan gangguan pasokan listrik bukan disebabkan kerusakan pada jaringan distribusi di Tanah Laut, melainkan akibat terganggunya operasional mesin pembangkit PLTGU pada sistem interkoneksi Kalimantan. 

Gangguan tersebut berdampak terhadap pasokan listrik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan dengan menyesuaikan pasokan dan kebutuhan daya agar sistem tetap stabil dan tidak terjadi gangguan yang lebih luas.

PLN menegaskan seluruh sumber daya terus dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan. Meski belum dapat memastikan kapan gangguan sepenuhnya berakhir, perusahaan berharap proses perbaikan dapat selesai secepat mungkin.

"Saat ini kami mendapatkan informasi bahwa perbaikan terus diupayakan. Mudah-mudahan pada Juli ini persoalan tersebut dapat segera teratasi. Namun karena kendalanya sangat teknis, waktu penyelesaian bisa berubah sesuai kondisi di lapangan," jelasnya.

Mengenai kompensasi, PLN memastikan akan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Bentuknya berupa penambahan token listrik bagi pelanggan prabayar maupun pengurangan tagihan pelanggan pascabayar apabila berdasarkan hasil evaluasi pelanggan memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).

PLN juga mengakui penyampaian informasi kepada masyarakat pada awal gangguan masih belum optimal. 

Sebagai langkah pembenahan, perusahaan akan memperkuat komunikasi melalui koordinasi dengan camat, kepala desa, serta pemanfaatan WhatsApp Channel agar informasi gangguan dapat diterima masyarakat lebih cepat dan tidak menimbulkan simpang siur.

"Kami akan memperbaiki pola penyampaian informasi sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih cepat, jelas, dan akurat ketika terjadi gangguan," kata Hudaibiy.

Sementara itu, langkah PMII mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga Kelurahan Angsau, Abdul Karim, menilai mahasiswa telah menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Sudah beberapa kali listrik padam dan aktivitas warga sangat terganggu. Mahasiswa hadir membawa suara masyarakat, menurut saya itu patut diapresiasi. Semoga perjuangan mereka mendorong perbaikan pelayanan PLN," ujarnya.

Senada, Nur Aisyah, warga Kecamatan Pelaihari, mengatakan pemadaman listrik belakangan ini cukup mengganggu aktivitas rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.

"Saya senang ada mahasiswa yang cepat merespons keluhan masyarakat. Kami berharap setelah audiensi pelayanan PLN semakin baik, informasi lebih terbuka, dan pemadaman seperti sekarang tidak lagi sering terjadi karena sangat berdampak terhadap usaha dan kegiatan sehari-hari," katanya.

(derapwaktu.com/dw1)