DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI — Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tanah Laut (Tala) Tahun Anggaran 2026 telah resmi disepakati dan disahkan oleh legislatif dan eksekutif setempat, Rabu (19/8/2026).

Namun  pengesahan KUA-PPAS 2026 tersebut dinilai bukan sekadar soal perubahan angka dalam dokumen APBD semata.

Anggota DPRD Tala dari Fraksi PDI Perjuangan, Ridha Hayani, mengatakan perubahan kebijakan anggaran tersebut harus benar-benar berujung pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, setelah kesepakatan dicapai, pekerjaan penting berikutnya adalah memastikan program-program prioritas yang telah direncanakan segera direalisasikan.

“Harapan saya, dengan disahkannya Perubahan KUA-PPAS 2026 hari ini, tidak sekadar terjadi perubahan angka dalam APBD, tetapi benar-benar ada perubahan manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Ridha.

Ia menegaskan, anggaran daerah harus diarahkan semakin tepat sasaran. Setiap program yang menjadi prioritas harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti sebatas perencanaan.

“Anggaran harus semakin tepat sasaran, program prioritas harus segera direalisasikan, dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Tanah Laut,” tegasnya.


DPRD Akan Kawal Pelaksanaan

Bagi Ridha, kesepakatan KUA-PPAS bukanlah akhir dari proses. Justru setelah disepakati, pengawasan terhadap implementasinya menjadi bagian penting dari tugas DPRD.

Ia memastikan DPRD Tala akan terus mengawal pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar apa yang telah disepakati bersama pemerintah daerah benar-benar diwujudkan.

“DPRD tentu akan terus mengawal pelaksanaannya agar apa yang sudah disepakati bersama benar-benar diwujudkan,” ujar politisi senior ini.

Ridha menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semestinya hanya diukur dari besarnya serapan atau jumlah rupiah yang dibelanjakan.

Menurutnya, ukuran paling penting adalah dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Karena ukuran keberhasilan anggaran bukan berapa besar yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas tokoh perempuan Tala ini.

Pesan tersebut menjadi penekanan bagi pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Setelah perubahan kebijakan anggaran disepakati, masyarakat kini menunggu bukti berupa program yang terealisasi dan manfaat pembangunan yang benar-benar hadir hingga ke lapisan masyarakat Tanah Laut.

(derapwaktu.com/dw1)