DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI – Ancaman tekanan fiskal yang mulai dirasakan sejumlah pemerintah daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala). 

Kondisi tersebut bahkan menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Umum Pejabat Daerah (Coffee Morning) yang dipimpin Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari, Senin (29/6/2026).

Di hadapan seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat lingkup Pemkab Tala, Bupati mengingatkan bahwa daerah tidak boleh lengah terhadap kondisi keuangan yang sedang menghadapi tantangan. 

Ia mencontohkan, saat ini puluhan pemerintah kabupaten di Indonesia mengalami kesulitan membayar hak pegawai.

"Saat ini ada sekitar 39 pemerintah kabupaten yang tidak bisa melakukan pembayaran kepada saudara-saudara kita yang PPP," sebut Bupati didampingi Wabup HM Zazuli. 

Bahkan dikatakannya ada yang sudah tidak menerima TPP lagi. "Apakah kita bisa berdampak seperti itu? Sangat bisa. Makanya pentingnya kita harus bersama-sama mencari penyelesaian ini," tegas H Rahmat.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memiliki kesamaan langkah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Bupati juga menegaskan kebijakan efisiensi menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. 

Sejumlah pos anggaran yang dinilai belum menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas maupun kegiatan seremonial, harus dikurangi demi menjaga keberlangsungan program yang lebih penting.

"Mau tidak mau harus ada yang terkorbankan. Entah itu perjalanan dinas, entah itu kegiatan-kegiatan seremonial," ujarnya.

Selain persoalan fiskal, Bupati mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Warga Pelaihari, Ahmadi, mengapresiasi langkah Bupati yang secara terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah kepada jajaran pemerintah. 

Menurutnya, kebijakan efisiensi perlu didukung selama tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.

"Harapan kami, penghematan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik. Program yang menyentuh kebutuhan warga jangan sampai terganggu," katanya, Selasa (30/6/2026).

(derapwaktu.com/dw1)