DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI -Stabilitas harga kebutuhan pokok hingga penguatan ekonomi masyarakat desa menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Senin (14/9/2026).

Bagi masyarakat di daerah, pengendalian inflasi bukan sekadar angka dan kebijakan di atas meja. 

Stabilitas harga sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika harga bahan pangan mengalami kenaikan dan mulai menekan pengeluaran rumah tangga.

Pemkab Tanah Laut mengikuti rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Barakat, Setda Tala. Kegiatan tersebut diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tala, Masturi SSTP, bersama sejumlah pejabat terkait.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah kembali didorong memperkuat pembangunan yang dimulai dari desa dan masyarakat bawah. 

Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 yang menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu langkah untuk memperluas pemerataan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Salah satu perhatian lainnya adalah keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Proses verifikasi dan validasi koperasi tersebut terus dilakukan di berbagai daerah untuk memastikan keberadaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tingkat desa, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Mulai dari membantu distribusi kebutuhan pokok, memperkuat usaha masyarakat hingga membuka peluang ekonomi baru.

Warga berharap kebijakan tersebut benar-benar terasa hingga tingkat rumah tangga.

Salah seorang warga Tala, Nursanti, berharap pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada rapat koordinasi, tetapi diikuti langkah nyata untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

“Yang paling dirasakan masyarakat itu harga kebutuhan sehari-hari. Harapannya harga tetap stabil dan kalau ada kenaikan bisa segera ditangani, sehingga tidak terlalu membebani masyarakat,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Aisyah. Ia menilai penguatan ekonomi desa perlu diarahkan pada usaha yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat.

“Kalau koperasi desa bisa berjalan baik dan membantu usaha masyarakat, tentu sangat bagus. Jangan hanya ada secara kelembagaan, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat dan membuka peluang ekonomi bagi warga,” katanya.

Selain persoalan harga dan ekonomi, rakor juga menyoroti pentingnya peningkatan promosi serta penyediaan layanan dasar kesehatan hingga tingkat desa. 

Penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun masyarakat sekaligus menjaga ketahanan ekonomi daerah.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dalam pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak.

Pemkab Tanah Laut melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. 

Tantangannya kini adalah memastikan kebijakan pengendalian inflasi, penguatan koperasi desa, pelayanan dasar hingga perlindungan sosial benar-benar turun dari meja rapat dan dirasakan langsung masyarakat Tala.

(derapwaktu.com/roy)