DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI – Target memperluas lahan pangan menjadi 4.056 hektare menempatkan Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, pada salah satu bagian penting dalam agenda nasional mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

Target tersebut merupakan bagian dari program Cetak Sawah Rakyat yang diarahkan pemerintah pusat di Tanah Laut, menyusul ditetapkannya daerah ini sebagai salah satu lokus Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut, Afrizal Akbar, mengatakan langkah pemerintah daerah dilakukan dengan menyelaraskan agenda nasional.

Hal ini  sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Secara dasarnya RPJMN, sehingga di Kabupaten Tanah Laut menyikapinya dengan menyelaraskan RPJMN dengan RPJMD,” kata Afrizal, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, Kementerian Pertanian menetapkan program Cetak Sawah Rakyat secara nasional dengan rencana luasan 30.000 hektare. Dari target tersebut, Tanah Laut mendapat sasaran 4.056 hektare.

Program cetak sawah itu hingga kini masih berjalan di Tanah Laut, terutama sebagai bagian dari upaya memenuhi target swasembada pangan.

Implementasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala menjadi pelaksana teknis percepatan pemenuhan target swasembada tanaman pangan, khususnya padi dan jagung.

Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menangani percepatan pemenuhan swasembada pangan hewani, seperti daging sapi dan telur.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berperan menjaga kecukupan serta ketahanan pangan melalui ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan keamanan pangan konsumsi. Instansi ini juga menangani pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi.

Adapun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan memiliki peran dalam menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk jalan, jembatan dan irigasi untuk kegiatan pertanian.

Afrizal menjelaskan, tantangan mengintegrasikan agenda pusat dengan pembangunan daerah cukup beragam. Di antaranya sinkronisasi program dan kewenangan, ketersediaan data, penyesuaian target dan indikator, kesiapan lahan serta infrastruktur pendukung hingga keterbatasan anggaran.

“Koordinasi dilakukan melalui mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah,” ujarnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD teknis bersama Bapperida. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung ke lokasi kegiatan serta mengacu pada pemenuhan target indikator kinerja.

Di sisi lain, agenda ketahanan pangan tersebut juga berkaitan dengan sasaran pembangunan jangka panjang Tanah Laut. Dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2025–2045, ketahanan energi, air dan pangan menjadi bagian dari arah pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas serta ramah lingkungan.

Salah satu indikatornya adalah menekan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari baseline 3,2 persen menjadi 2,4 persen pada 2025, kemudian 1,8 persen pada periode 2025–2029, 1 persen pada 2030–2034 dan 0,29 persen pada 2035–2039.

Pada sektor air, kapasitas air baku ditargetkan meningkat dari baseline 1,5 meter kubik per detik menjadi 1,8 meter kubik per detik pada 2025, 2,2 meter kubik per detik pada 2025–2029, 2,6 meter kubik per detik pada 2030–2034 dan 3 meter kubik per detik pada 2035–2039.

Bagi masyarakat, target cetak sawah bukan semata persoalan menambah luasan lahan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana lahan yang dibuka benar-benar produktif, didukung irigasi, akses jalan, ketersediaan sarana produksi dan kepastian distribusi hasil panen.

Warga Tanah Laut, Iriani, berharap program tersebut tidak berhenti pada pembukaan atau pencetakan lahan baru.

“Mudahan sawah yang dicetak benar-benar bisa produktif dan petani mendapat dukungan sampai panen. Kalau produksinya meningkat, tentu dampaknya juga bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada, Puryandi, berharap pembangunan infrastruktur pertanian berjalan beriringan dengan program cetak sawah.

“Jangan hanya lahannya yang disiapkan. Pengairan, jalan usaha tani, bibit, pupuk dan pemasaran hasil panen juga penting supaya petani tidak kesulitan setelah sawahnya berproduksi,” katanya.

Dengan demikian, percepatan swasembada pangan di Tanah Laut tidak hanya diukur dari berapa hektare sawah yang berhasil dicetak, tetapi juga dari kemampuan daerah memastikan lahan tersebut menghasilkan pangan secara berkelanjutan dan memberi manfaat bagi petani serta masyarakat.

(derapwaktu.com/roy)